Jakarta (ANTARA) – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama lima Lembaga Perempuan Dayak Daerah (LPDD) menandatangani Piagam Kalimantan untuk meningkatkan kerja sama dan menyatukan aksi kolektif perempuan lintas organisasi dan budaya.
“Piagam Kalimantan menegaskan kembali peran perempuan bukan semata sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai penggerak utama pembangunan dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya, dengan fokus pada perempuan, anak, dan keluarga,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan penandatanganan Piagam Kalimantan ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Kowani dan Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), yang diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di tingkat daerah oleh Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) dan LPDD di lima provinsi di Kalimantan.
Menurutnya, piagam ini menjadi simbol persatuan dan tekad bersama untuk bekerja sebagai satu tim yang solid, berakar pada nilai adat, budaya, dan kearifan lokal, sekaligus berpijak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Kerja sama di Kalimantan selanjutnya diarahkan pada pembentukan program percontohan pembangunan manusia Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yang menargetkan kerja sama penelitian dan pengembangan, termasuk penyusunan dashboard terintegrasi, dokumentasi praktik baik, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan dan karya masyarakat Dayak.
“Optimalisasi Sekolah Lapang sebagai model pendidikan adaptif yang mengintegrasikan pendidikan dasar, pelatihan keterampilan, serta pembinaan penghidupan layak dan berkelanjutan,” kata Nannie Hadi Tjahjanto.
Selain itu, pengembangan infrastruktur penunjang pemajuan ekonomi dan sosial, melalui pembukaan akses terhadap infrastruktur dasar, lapangan kerja lokal, dan pembiayaan komersial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.
“Pelaksanaan teknis di daerah dilakukan melalui sinergi BKOW sebagai perwakilan Kowani dan LPDD sebagai perwakilan LPDN, dengan mekanisme tata kelola bersama melalui Pokja Kalimantan untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi berjalan efektif,” kata Nannie Hadi Tjahjanto.
Sumber Berita : https://www.antaranews.com/
