Sonora.ID – Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Nannie Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa Piagam Kalimantan merupakan simbol persatuan dan tekad bersama perempuan Kalimantan untuk bekerja sebagai satu tim yang solid dalam semangat gotong royong.
Piagam ini berakar pada nilai adat, budaya, dan kearifan lokal, serta berpijak pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Penegasan tersebut disampaikan dalam penandatanganan Piagam Kalimantan oleh lima Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) dari seluruh provinsi di Kalimantan bersama lima Lembaga Perempuan Dayak Daerah (LPDD).
Penandatanganan ini menjadi wujud nyata komitmen perempuan Indonesia dalam menjalankan peran strategis sebagai Ibu Bangsa melalui persatuan, kerja sama, dan aksi kolektif lintas organisasi dan budaya.
Piagam Kalimantan merupakan bagian integral dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KOWANI dan Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN), yang berlandaskan Nota Kesepahaman (MoU) tertanggal 28 Oktober 2025.
Kesepakatan tersebut diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret di tingkat daerah melalui sinergi BKOW dan LPDD di lima provinsi Kalimantan.
Melalui Piagam Kalimantan, perempuan ditegaskan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan sebagai penggerak utama pembangunan dalam membentuk Manusia Indonesia seutuhnya, dengan fokus pada perempuan, anak, dan keluarga.
Melalui Perjanjian Kerja Sama KOWANI–LPDN, kerja sama di Kalimantan diarahkan pada pembentukan program percontohan Pembangunan Manusia Indonesia yang seutuhnya, inklusif, dan berkelanjutan.
Program ini mencakup tiga sasaran utama, yakni kerja sama penelitian dan pengembangan, optimalisasi Sekolah Lapang sebagai model pendidikan adaptif, serta pengembangan infrastruktur penunjang pemajuan ekonomi dan sosial.
Kerja sama penelitian dan pengembangan meliputi penyusunan dashboard terintegrasi, dokumentasi praktik baik, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan dan karya masyarakat Dayak.
Optimalisasi Sekolah Lapang diarahkan pada integrasi pendidikan dasar, pelatihan keterampilan, serta pembinaan penghidupan layak dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembukaan akses infrastruktur dasar, penciptaan lapangan kerja lokal, dan pembiayaan komersial yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat.
“Pelaksanaan teknis di daerah dilakukan melalui sinergi BKOW sebagai perwakilan KOWANI dan LPD-D sebagai perwakilan LPDN, dengan tata kelola bersama melalui Pokja Kalimantan untuk memastikan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi berjalan efektif,” ujar Nannie, Minggu (1/2).
Lebih lanjut, Nannie menegaskan bahwa Piagam Kalimantan bukan sekadar dokumen seremonial, melainkan pernyataan kehendak kolektif perempuan Kalimantan untuk menjaga integritas, memperkuat kebersamaan, dan memastikan keberlanjutan kerja lintas generasi.
“Ketika perempuan bersatu dan bekerja bersama, perubahan nyata bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa dapat diwujudkan,” katanya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum LPDN Nyelong Inga Simon, Ketua LPDD Kalimantan Selatan Yuspitani, Ketua LPDD Kalimantan Barat Trivina, Ketua Umum PIVERI Lina Indiarti Wresniwiro, pengusaha perempuan dan motivator Dewi Motik Pramono, serta sejumlah Ketua Umum Federasi KOWANI lainnya.
Sumber Berita : https://www.sonora.id/
